Kementerian Agama akhirnya membuat Nota Kesepahaman terkait penyelenggaran dan pengawasan ibadah umroh. Nota Kesepahaman ini melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, PPATK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (08/02/2019). Dalam kesempatan itu, Menag mengatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian/Lembaga terkait penyelengaraan dan pengawasan ibadah umrah karena penyelenggaraan ibadah tersebut mengundang persoalan yang cukup kompleks.

Upaya itu, menurut Menag, dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap calon jamaah yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

“Nota Kesepahaman ini menjadi babak baru pembinaan penyelenggaraan umrah. Tujuannya, sebagai pedoman sinergi bagi para pihak dalam rangka pencegahan, pengawasan, perlindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah,” kata Menag.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman.

Dalam rilis media oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti disebutkan bahwa Kementerian Pariwisata berperan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Konkretnya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi dan potensi diri secara profesional untuk mewujudkan jemaah haji mandiri baik dalam ibadah maupun perjalanan.

“Calon jemaah harus cermat. Tanya terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut mempunyai izin memberangkatkan umrah atau tidak. Kedua, lihat rekam jejaknya seperti apa dengan meminta informasi dari Kemenag, dan ketiga, jangan tertipu dengan harga murah,” ujar Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara pada kesempatan yang sama.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan, pengawasan, pelindungan, penanganan, dan pembentukan satuan tugas.

“Mulai hari ini, para pihak dalam nota kesepahaman ini bisa melakukan pertukaran data dan/atau informasi di bidang pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Tingginya minat masyarakat di Tanah Air untuk menunaikan ibadah umroh mendorong kesepakatan tersebut ditandatangani. Kemenag mencatat, jumlah jemaah umrah pada 1440 H saja sepanjang September 2018 sampai Januari 2019 mencapai 508.180 jemaah.

Tiga tahun sebelumnya, jumlahnya tidak pernah kurang dari 500 ribu. Pada 1437 H, total jemaah umrah sebanyak 677.509 orang. Kemudian pada 1438 H jumlahnya meningkat hingga mencapai 858.933 jemaah.

“Bahkan, tahun lalu atau 1439 H, jamaah umrah asal Indonesia sebanyak 1.005.802 orang. Jumlah ini adalah yang terbesar di dunia setelah Pakistan,” ujar Ukus Kuswara.

Jumlah yang demikian besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu diakui wajar jika kemudian timbul berbagai permasalahan yang kompleks.

“Maka dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah perlu melibatkan semua pihak yang memiliki regulasi dan kewenangan sesuai bidang tugasnya, agar pengawasan dapat lebih efektif dan terpadu,” ujar Ukus.(*)