Kliksaja.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap mendukung Atty Suharti Tochija sebagai calon Walikota Cimahi pada Pilkada Serentak 2017 mendatang. Padahal, Atty saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut Ketua DPD PKS Cimahi, Dedi Lazuardi, partainya tetap mengusung pasangan Atty Suharti dan Achmad Zulkarnain karena persoalan hukum yang tengah dihadapi Atty tidak membuat pencalonannya sebagai Walikota Cimahi dianulir.

Tak hanya itu, PKS juga akan tetap berkampanye untuk kemenangan calonnya di Cimahi sambil menunggu persoalan hukum Atty selesai.

“Karena ini (persoalan) tidak menggugurkan pencalonan, kita tetap bekerja. Karena enggak boleh mengusung pencalonan lain, yang udah ada aja dulu,” ujar Dedi Lazuardi saat dihubungi, Minggu (4/12/2016).

Atty sebelumnya sudah dijadwalkan melakukan kampanye di sejumlah tempat. Namun, karena masih menjadi tahanan di KPK yang bersangkutan akan digantikan oleh pasangannya Achmad Zulkarnain.

“Kita teruskan aja yang kemarin dengan calon wakilnya, mungkin tempat yang sudah dijadwalkan untuk Bu Atty diisi oleh wakilnya (Azul),” terang dia.

Pada kesempatan itu, Dedi mengakui bahwa suara calon yang diusung partainya ini akan menurun pasca tertangkapnya Atty beberapa hari lalu.

“Ini kan sudah pasti (menurun). Kita akan tetap bekerja dan berusaha (mencari suara) karena tidak boleh mundur. Kami tetap komitmen dengan partai pengusung lainnya,” pungkas Dedi.

 

Atty dan Suami Ditangkap KPK

 

Atty Suharti Tochija dan suaminya M Itoc Tochija secara resmi sudah ditahan dana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap KPK.

Keduanya disangka menerima suap Rp 500 juta terkait proyek ijon pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi senilai Rp 57 miliar.

Pasutri yang saat ini sudah menjadi tahanan KPK ini diduga menerima suap dari pengusaha bernama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Dan oleh KPK, kedua pengusaha itu juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

“MIT harusnya menerima Rp 6 miliar dari kesepakatan antar mereka atas proyek tahap II Pasar Atas Baru. MIT sebagai suami AST yang juga mantan Wali Kota memberikan jabatan kepada pengganti, MIT masih turut kendalikan semua kebijakan pemerintah,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Oleh KPK, Atty dan Itoc disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Triswara dan Hendriza disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.