Sebanyak 94,7 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pemerintahan pusat menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan.

Penolakan ASN itu terekam dalam survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan survei yang dilakukan pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu itu dilakukan bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.

“Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Harly menyebut beberapa alasan ASN menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Sebanyak 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.

“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.

Sementara itu jika ibu kota benar-benar pindah ke Kalimantan, sebanyak 78,3 persen ASN akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, sementara 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (*)