Kemenkomaritim RI lakukan terobosan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Indonesia dengan melakukan pengembangan jalur Penang Port (Malaysia) – Belawan (Medan).

Demikian disampaikan oleh Rahman Hidayat, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Ketua Task Force Cruise.

“ini sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lewat kapal pesiar (cruise) serta mendorong perekonomian daerah”. Tambah Rahman Hidayat.

Sebelumnya pada hari selasa, (05/03/2019) Satuan Tugas Kapal Pesiar (Task Force Cruise) bersama Pelindo I melakukan benchmarking ke Terminal Cruise Penang Port, Malaysia.

“Penang Port saat ini merupakan pelabuhan hub terbesar kedua setelah Singapura untuk tingkat Asia Tenggara.” Tegas Rahman Hidayat.

“Kita semua harus bekerja bersama-sama untuk mendukung pertumbuhan jumlah kunjungan cruise ke wilayah Sumatera Utara,” kata Asdep Rahman Hidayat saat meninjau Pelabuhan Penang, Selasa (05/03/2019).

Selain peninjauan dalam rangka melihat langsung operasional pengelolaan pelabuhan cruise dan kondisi infrastrukturnya, kunjungan yang diinisiasi oleh Pelindo 1 ini bertujuan untuk mewujudkan rencana kerja sama dengan Penang Port.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Jalur Cruise dan Ferry Penang – Belawan, Senin (04/03/2019) kemarin.

Selain tinjauan lokasi, Task Force Cruise dan Pelindo I juga melakukan audiensi dengan Konjen RI di Penang, Malaysia.

Tiga Hambatan

Asdep Rahman mengatakan, selama ini ada tiga faktor utama yang menjadi hambatan di sektor bisnis kunjungan kapal pesiar ke Indonesia ini.

Pertama adalah masalah infrastruktur. Mulai dari kondisi pelabuhan pelabuhan yang sangat terbatas tidak memenuhi standar kapal wisata (kedalaman alur navigasi, kolam labuh, area putar, tempat sandar, terminal penumpang, dan lain-lain).

Kedua, masalah tarif pelabuhan mulai dari biaya sandar, biaya jasa pandu laut, biaya jasa charge pelabuhan (a.l. air bersih, BBM, dll) yang tarifnya dirasa cukup mahal dibandingkan Negara tetangga lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan lainnya.

“Yang ketiga adalah regulasi atau peraturan yang tidak konsisten dan belum sinkron di antara para pihak pengambil kebijakan terkait dibidang pelayanan untuk kapal Cruise,” ujarnya.

Namun, Asdep Rahman mengaku pemerintah telah berusaha mengatasi semua masalah tersebut.

“Ini kita kawal sebaik mungkin. Kami juga perlu adanya masukan dari berbagai pihak seperti praktisi bisnis cruise maupun dari operator pelabuhan sehingga kendala-kendala yang ada bisa diminimalisir,” ungkapnya.

Di samping itu, Asdep Rahman juga berharap kepada pihak Pelindo I untuk mengeluarkan kebijakan / regulasi untuk menjalankan bisnis wisata cruise di Pelabuhan Belawan-Penang ini sembari melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang sedang dilakukan.

“Mungkin dengan kebijakan internal (Pelindo I), bagaimana bisnis ini jalan dulu, apakah Ferry, Cruise-nya jalan dulu. Nanti kami bantu sambil jalan,” tutupnya.