Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih melakukan penagihan kepada PT Lapindo Brantas Inc (LBI) / Minarak Lapindo Jaya (MLJ) terkait piutang yang jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat memberikan keterangan terkait Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo.

Menurut Dirjen KN itu, total tunggakan PT Lapindo yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.763.724.747.342,44. Jumlah itu sudah termasuk Bungan dan denda.

“Total tunggakan LBI/MLJ yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.763.724.747.342,44,” kata Isa, di Gedung DJKN, Jakarta, Jumat (12/07/2019).

Isa mengatakan, penagihan tetap dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada PT Lapindo atas dasar perjanjian kredit yang telah disepakati.

Mengenai keinginan PT Lapindo untuk melakukan set off dengan cost recovery, Isa menegaskan, secara aturan, tidak memungkinkan pihaknya melakukan negoisasi dengan hal-hal seperti itu.

“Bukan masalah kami tidak mau tetapi menurut aturan cost recovery-nya yang justru tidak memungkinkan. Cost recovery hanya memungkinkan dari revenue yang dihasilkan oleh wilayah kerja pertambangan di sini,” pungkas Isa. (*)