Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam jumpa pers di Kampus Pascasarjana UII, Yogyakarta, Senin (11/11/2019), Rektor UII, Fathul Wahid mengatakan bahwa pihaknya telah mendaftarkan permohonan uji materiil dan uji formil terhadap UU KPK ke MK pada 7 November 2019.

“Kami melihat proses penetapan Undang-Undang (UU) KPK memiliki beberapa masalah sehingga sebagai warga negara kami sudah seharusnya menyuarakan yang kami anggap benar dan kami berjuang kali ini dengan mendaftarkan uji materi,” kata dia.

Menurut Fathul Wahid, uji materi dari tim UII memiliki argumentasi yang berbeda dari beberapa pemohon yang lain dalam uji materi terhadap UU KPK di MK.

Ia berharap argumentasi dari tim UII dapat melengkapi uji materi sebelumnya.

“Kami melihat bahwa argumen yang kami bangun itu berbeda dengan yang saat ini sudah (uji materi) di MK. Kami berharap akan memperlihatkan atau minimal melengkapi apa yang sudah sampai di MK saat ini,” kata dia.

Menurut Fathul, untuk aspek materiil ada delapan pasal yang akan diuji yakni Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37 B ayat 1 huruf B, Pasal 40 ayat 1, Pasal 45 a ayat 3 dan Pasl 47 dari UU KPK yang baru.

Sedangkan dalam aspek formil, lanjut Fathul, pihaknya memandang penetapan UU KPK cacat prosedur.

Menurut dia, melalui uji materi yang ditempuh, UU KPK memiliki kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan apabila secara formil dipandang ada cacat prosedur.

Jika secara formil tidak dianggap cacat, tapi secara materiil memungkinkan ada pasal-pasal yang perlu dibenahi, baik dibatalkan atau diberikan catatan.

Ada lima pemohon uji materi UU KPK yang mewakili UII. Mereka adalah Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII).

“Permohonan uji formil dan materiil atas UU KPK adalah wujud cinta kami warga UII kepada negara dan bangsa ini. Tidak ada kepentingan lain. Kami hanya ingin praktik korupsi hilang dari Bumi Pertiwi,” kata dia. (*)