Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 di Jakarta, Kamis (20/06/2019).

Penghargaan ini merupakan yang ketiga secara berturut-turut, sejak tahun 2016 hinggga 2018.

“Kepada penilaian BPK, hasilnya baik dan saya berterima kasih kepada semua pihak, kita pun bernegara juga harus baik. Jadi teman-teman sekalian di Kemenko Kemaritiman ini kita pun bekerja harus dinamis. Terkadang ada sesuatu hal yang kita tidak bisa menggunakan uang negara karena menurut peraturan memang tidak boleh (terkait perjalanan dinas terutama ke luar negeri) tetapi kita jangan menyerah” ujar Menko Luhut dalam sambutannya.

Meski mendapatkan penghargaan ini tiga tahun berturut-turut, Luhut meminta pegawai di lingkungan Kemenko Kemaritiman untuk terus bekerja secara sungguh-sungguh dan terus meningkatkan kinerja.

Luhut menambahkan ada beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya terkait masih adanya menteri dan staf yang harus menggunakan uang pribadi dalam menjalankan pekerjaannya.

“Jadi dengan adanya opini WTP ini, saya menyerukan kepada seluruh teman-teman agar kita bekerja kompak dan mengerjakan segala pekerjaan dengan sunguh-sungguh untuk kebaikan Republik ini,” tambah Luhut.

Luhut berpesan untuk pegawai di lingkungan Kemenko Kemaritiman untuk mempunyai karakter dan tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh, terutama tindakan korupsi.

“Kita Kemenko yang baru, maka harus punya warna tersendiri dan bukan warna yang aneh-aneh, saya tegaskan sekali lagi jangan ada warna yang aneh-aneh. Dan yang paling penting, kita jangan korupsi, kita harus berbagi dengan orang lain, dan yang terakhir saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan BPK yang ada disini,” tambah Menko Luhut.

Sementara itu, Anggota IV BPK Rizal Djalil memuji raihan Kemenko Kemaritiman yang menurutnya telah bekerja secara baik dan akuntabel.

“Tim pemeriksa dari BPK hadir semua disini, Kemenko Kemaritiman ini apabila BPK ditugaskan disini kami sangat senang, karena urusannya atau tugas kami disini tidak terlalu berat. Tiada persoalan yang sangat signifikan disini,” ujarnya.

Rizal Djalil mengakui memang masih ada sedikit persoalan perihal standar biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Tetapi, menurutnya hal tersebut tidak hanya dialami oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, namun hampir di semua Kementerian/Lembaga, bahkan BPK sendiri juga mengalaminya.

“Persoalan yang muncul sebenarnya hanya bagaimana implementasi dari peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2018. Yang terkait dengan standar biaya, persoalan ini dialami semua kementerian mengalami hal yang sama, termasuk BPK juga, masalah fleksibilitas penggunaan biaya itu harus kita pikirkan. Yang jelas kita tetap akan membahasnya secara bersama-sama dan seakuntabel mungkin” jelasnya.

Perlu diketahui, anggaran yang diberikan untuk Kemenko Bidang Kemaritiman berjumlah tidak terlalu besar.

Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang Kemenko Kemaritiman lebih bersifat koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi persoalan-persoalan lintas kementerian yang ditanganinya. (*)