Wiranto: Tidak Ada Izin Untuk Demonstrasi di MK!

  • Share
Foto: Sekretariat Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa pihak kepolisian berhak membubarkan aksi demonstrasi di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum, Kamis (27/06/2019).

Hal ini lantaran pihak kepolisian tidak akan memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di MK besok.

“Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin,” tegas Wiranto kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/06/2019).

Mengenai kemungkinan masih adanya pihak yang melakukan aksi di sekitaran MK besok, Menko Polhukam menduga kemungkinan ada yang mensponsori kegiatan tersebut.

Untuk itu, Menko Polhukam menegaskan, akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut.

“Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demostrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti kita cari,” kata Menko Polhukam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya MK memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/06/2019) menjadi Kamis (27/06/2019) pukul 12.30 WIB.

Kepala Bagian Humas dan  Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/06/2019).

MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis,” kata Fajar di lantai 3 Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/06/2019). (*)

  • Share