Sudah sepuluh tahun, Ahmad Agung Lembah, menjadi penghulu di Kantor Urusan Agama di Palu. Musibah tsunami yang menimpa Palu, menjadikan Agung Lembah menjadi sangat berarti; sebagai penghulu.

Agung Lembah, lulusan S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2006. Pria kelahiran Tawaeli, Maret 1983 itu, langsung mengabdi sebagai pegawai negeri.

Masa kerjanya sudah 10 tahun. Tiga tahun menjadi penghulu di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Empat tahun menjadi penghulu di KUA Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, dan tiga tahun menjadi penghulu di KUA Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Tanggal 3 Januari 2019, Agung Lembah menempati jabatan baru sebagai Kepala KUA Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

Bencana tsunami di Palu, yang mengakibatkan banyak korban, membuat Agung merasa begitu berarti menjadi penghulu. Sebab, usai bencana, banyak suami yang kehilangan istri, dan istri kehilangan suami.

Jumlah janda dan duda meningkat. Tak lama, jumlah pernikahan juga meningkat. “Masyarakat mulai pulih dari trauma bencana. Mereka harus melanjutkan hidup,” katanya.

Penghulu adalah subuah jabatan fungsional yang ditugaskan khusus oleh pemerintah. dpDiberikan kewenangan melegalkan sahnya pernikahan dalam Islam dan tercatat oleh negara.

Tugas pokok penghulu adalah menerima berkas nikah, memverifikasi berkas nikah, dan sekaligus mengawasi proses pernikahan sampai selesai.

Agung Lembah mengenang, sepanjang masa-masa menjadi penghulu, banyak juga menghadapi tantangan. Yaitu, banyaknya pasangan yang ingin melakukan nikah di bawah tangan, Atau, disebut nikah siri.

“Sehingga banyak masyarakat yang sudah menikah, tapi tidak punya buku nikah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan yang ditandai dengan buku nikah, masih kurang,” katanya.

Sehingga, dalam perjalanannnya pernikahan mereka, banyak mengalami kendala. Terutama kendala administrasi. “Misalnya untuk membuat akte lahir anak, buat KK, dan KTP, Mereka terkendala untuk pembuatan itu karena tidak ada buku nikah,” katanya.

Juga kendala yang mereka dapatkan adalah ketika bercerai, istri tidak memperoleh hak sebagaimana layaknya seorang istri atas nafkah anaknya yang harus dibebankan pada suaminya.

Ini dikarenakan mereka tidak sah secara hukum sebagai suami istri. “Belum lagi ketika perempuan mengalami KDRT. Ketika mereka melapor ke kantor polisi, mereka akhirnya terkendala karena tidak punya buku nikah.

Inilah kendala kendala yang sering ada di dalam pernikahan mereka.

“Nah, di saat saat itu, ketika saya melihat persoalan-persoalan tersebut di masyarakat, saya mulai tertantang untuk menyelasaikan persoalan ini. Caranya turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan akan pentingnya buku nikah. Dan beberapa bulan kemudian, kami mengadakan nikah massal, bekerjasama dengan pemda. Sehingga, semua yang mau menikah kami daftarkan dan semua biayanya gratis, karena bantuan dari pemda,” katanya.

Masalah kedua yang ada di masyarakat adalah, tingginya tingkat perceraian di Kota Palu. “Tentu ini menjadi sebuah persoalan. Karena kalau tinggi tingkat perceraian, berarti KUA gagal membentuk kekuarga yang sakinah mawaddah warahmah,” katanya.

Oleh karenanya, pada calon pengantin sebelum menikah, diadakan kursus calon pengantin atau bimbingan pernikahan. “Materi yang kami berikan adalah pertama adalah cara membangun keluarga sakinah, mengetahui hak dan kewajibam suami dan istri. Kedua mensosialisasi hukum pernikahan sesuai UU tentang pernikahan. Dan ketiga adalah mensosialisasikan tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dan cara membangun keluarga yang sehat,” katanya.

Bimbingan ini, tentunya merupakan satu upaya untuk menekan jumlah perceraian di pengadilan agama. “Dan, biasanya ketika ada yang datang konsultasi rumah tangga di KUA, kami selalu mencari cara bagaimana bisa berdamai, rukun kembali dan bisa bersatu lagi,” katanya.

Ada banyak suka-duka menjadi penghulu. Ketika menghadiri pesta dijam yg sama. Pengantin biasanya selalu datang tidak tepat waktu. Sehingga kasian pasangan yang lain, yang sudah menunggu, terpaksa harus tertunda penghulunya belum datang.

Tuan rumah biasanya sudah pasang muka marah kepada penghulu, ketika datang lambat. “Tapi muka marah tuan rumah kami balas dengan senyuman, dan Alhamdulilah akhirnya mereka mengerti,” katanya.

Begitu juga ketika menerima berkas nikah, ada beberapa yang dipalsukan datanya. Mereka sudah nikah, tapi tertulis di berkasnya status mereka belum nikah.

“Ini biasanya terjadi pada laki-laki. Karena proses poligami ribet, dan harus berurusan dengan pengadilan agama untuk memperoleh surat izin poligami, maka banyak yang mengambil jalan pintas,” katanya.

Caranya dengan mengubah status mereka, dari status menikah diubah menjadi belum menikah. “Nah, ketika kami proses pernikahan mereka, dua bulan kemudian, ketahuan sama istri pertamanya. Istri mereka datang ke kantor marah-marah, bahkan ada yg bawa parang. Alhamdulilah dengan keramahan pelayanan kami, kami selesaikan persoalan itu dengan jalan baik. Solusinya kami buatkan surat pembatalan nikah, ditujukan ke pengadilan agama, karena ada pemalsuan data. Dan, Alhamdulilah selesai,” katanya.(*)