Alto Luger, sepuluh tahun tinggal di Timur Tengah. Secara intensif, selama tiga tahun tinggal di beberapa daerah yang dikuasai oleh ISIS di Syiria. Termasuk di Aleppo.

“Saya juga pernah berada pada jarak 700 meter dengan wilayah yang dikuasai ISIS,” katanya.

Pengalaman ini, menjadikan Alto Luger menjadi salah satu pengamat yang menjadi referensi terkait situasi Politik dan Keamanan di Timur Tengah.

Alto Luger bercerita dalam nada yang sangat tegas: “Tidak ada konflik dan perpecahan yang bisa membuat kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat. Kalau sekarang ada orang yang suka atau sering membangun narasi-narasi perang dan perpecahan, itu karena mereka belum pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan. Apa itu kematian dan kehancuran?”

Alto Luger menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa perpecahan di dalam suatu bangsa dan masyarakat, sangat menyakitkan dan menghancurkan. Dan, semuanya dimulai dari propaganda.

“Kita harus kembali kepada hakikat propaganda. Ini kan manipulasi. Tergantung tujuannya, usernya siapa,” katanya.

Cara membangun propaganda, saat ini berbeda dengan masa dulu. Di masa perang asimetris, menurut Alto, muncul trend baru. Yaitu, menjadikan informasi sebagai senjata yang kemudian dikenal dengan istilah Firehouse of Falsehood.

“Intensi dari propaganda ini adalah menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.

Alto Luger mengungkapkan bahwa Firehouse of Falsehood, adalah sebuah alat perang. Alat ini dikembangkan sebagai senjata dalam era peperangan modern. Atau, disebut sebagai Hybrid Warfare.

Dalam perang konvensional, manipulasi informasi biasanya dilakukan dengan cara infiltrasi agen ke target. Kemudian, informasi yang salah tersebut disebarkan di dalam untuk membuat target melakukan respon ke sasaran yang salah.

Dalam Hybrid Warfare, hal yang sama bisa dicapai tanpa harus melakukan infiltrasi. Yaitu, dengan memanipulasi informasi, dan kemudian disebar dari luar. Di sinilah taktik Firehouse of Falsehood menjadi alat utama.

Alto menyebutkan pengalamannya sebagai contoh. Ketika ISIS menguasai daerah-daerah kekuasaannya, yang dilakukan bukan selalu dengan perang bersenjata. “Banyak daerah yang dikuasai ISIS justru dilakukan tidak melalui kekerasan. Tapi dengan Teknologi Informasi,” katanya.

Caranya, dengan membentuk persepsi lebih dulu kepada publik. Tentunya, persepsi yang dibangun adalah “ancaman ketakutan” pada publik. “Jadi, dibangun persepsi kalau ISIS datang nanti akan begini, atau nanti akan begitu. Intinya, dibuat ketakutan pada publik,” katanya.

ISIS, kata Alto, belajar banyak dari Al Qaeda. “Informasi mereka jadikan sebagai tools force production. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa,” katanya.

Pada kontestasi Pilpres di Indonesia, Alto melihat bahwa model Firehouse of Falsehood ini mulai digunakan. Informasi yang beredar dibuat untuk menjadikan orang ragu, bahkan tidak percaya lagi terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

“Jadi, menurut saya ini patut menjadi perhatian kita bersama,” kata Alto.

“Jangan sampai kita digiring seperti negara-negara yang sudah hancur akibat ketidakpercayaan dan saling curiga. Saya pikir potensi kehancuran negara itu tetap ada. Pertanyaannya, apakah itu akan terjadi atau tidak?” katanya.

Alto sendiri masih meyakini, bahwa Indonesia tidak akan bernasib seperti negara-negara di Timur Tengah. Alasannya: pertama, secara geografis wilayah Indonesia sudah tersebar dan jalur mobilitas logistik dan orang akan mudah terpantau.

Kedua, akses orang untuk memiliki senjata. Di Indonesia, hanya TNI/Polri yang mempunyai itu. “Kedua institusi negara inikah yang harus punya benteng yang kuat terhadap asupan propaganda seperti itu?” katanya.

Boni Hargens

Semburan Kebohongan

Peneliti politik Paul & Matthews, pada tahun 2016 telah menyebutkan bahwa terjadi evolusi yang luar biasa dalam pendekatan Rusia untuk propaganda pasca Perang Dingin. Serangan ke Georgia pada tahun 2008, dianggap sebagai awal pendekatan baru dalam hal propaganda di abad 21 ini.

Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dalam seri diskusi Merawat Keindonesiaan, mendiskusikan persoalan ini dalam tema “Propaganda Rusia, Ancaman Bagi Demokrasi Kita?” di Gado-gado Boplo Jl Dr Satrio, Jakarta, Sabtu (09/02/2019).

Boni mengungkapkan bahwa sejak Perang Dingin, Rusia selalu dinamis dalam menerapkan pendekatan propaganda, untuk memperkuat pengaruhnya di dunia.

“Sejak serangan ke Georgia tahun 2008, terjadi evolusi yang luar biasa dalam pendekatan Rusia untuk propaganda,” ungkap Boni.

Pendekatan baru itu diperkuat saat pencaplokan Semenanjung Krimea tahun 2014. Christopher Paul dan Miriam Matthews (2016) memakai istilah “Firehouse of Falsehood” sebagai model propaganda baru dalam politik global dengan menggunakan teknologi.

Ada dua karakter dasar dalam model propaganda ini, yaitu: (1) besarnya jumlah saluran informasi dan pesan setelah hadirnya internet, serta (2) niat tanpa rasa malu untuk menyebarkan berita bohong.

Propaganda model ini memang menghibur, tapi juga membingungkan. Setidaknya, dalam penelitiannya, Paul & Mathhews menyebutkan ada empat ciri dari Firehouse of Falsehood ini, yaitu: (1) High-volume and multichannel, (2) Rapid, continous and repetitive, (3) Lacks commitment to objective reality, dan (4) Lacks commitment to consistency.

“Dalam politik elektoral abad ke-21, pendekatan Rusia ini menjadi trend baru yang melengkapi skenario negative campaign yang sudah ada sejak akhir perang Vietnam di Amerika Serikat,” kata Boni.

Pendekatan negative campaign ini, di banyak negara berkembang kebablasan menjadi kampanye hitam atau black campaign.

Makin dahsyatnya narasi kebencian, yang dibalut dengan “politik identitas” sejak 2016, mengindikasikan bahwa model Propaganda Rusia ini telah diadopsi dalam politik Indonesia.

“Ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Model politik berbasis kebohongan, yang diterapkan dalam konteks perang, dipakai dalam konteks pemilu. Ini ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi dan peradaban an sich,” tegas Boni Hargens.

Situasi ini, menjadi mencemaskan. “Pemilu dipandang sebagai perang. Bukan kontestasi pilihan politik. Kalau cara pemahamannya demikian, maka Pemilu berpotensi melahirkan kekerasan horizontal yang serius, karena membelah masyarakat dengan cara kasar dan jahat,” tegas Boni.

Propaganda seperti itu, juga bisa menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. “Demokrasi Pancasila adalah kombinasi antara demokrasi modern dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan di tengah perbedaan. Pendekatan baru model ini, bisa menghancurkan prinsip baik ini,” kata Boni.

Dan, yang paling mengkhawatirkan adalah: kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan, akan melahirkan rezim kebohongan. Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat.

Tapi, kekuasaan akan bekerja untuk kepentingan oligarki nasional maupun global, yang telah berjasa dalam pemenangan. “Model propaganda seperti, harus dihentikan,” tegas Boni Hargens.

Istilah “Propaganda Rusia” ini sendiri, sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Dalam penjelasannya, Jokowi menyebutkan bahwa istilah ini bukan merujuk pada konteks negara Rusia.

Tapi, istilah Propaganda Rusia adalah terminologi yang muncul pada 2016 dari artikel lembaga konsultan politik di Amerika Serikat, Rand Corporation. Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau semburan kebohongan dan fitnah untuk menciptakan opini publik.

Menurut Jokowi, semburan kebohongan, dusta, dan kabar hoaks bisa memengaruhi dan membuat ketidakpastian.(*)