Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan perpindahan Ibu Kota Indonesia dapat terwujud pada periode terakhir pemerintahannya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mendapat mandat untuk melakukan studi dan perencanaannya

“Dengan pemindahan pusat pemerintahan, Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi dan bisnis,” demikian pernyataan Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan saat di wawancarai salash satu media online di kantornya Bappenas.

Hal-hal teknis, soal dana, desain, hingga memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ada dalam perencanaan Bappenas. Lokasinya pun telah mengerucut ke Kalimantan, meskipun sampai sekarang belum keputusan soal kotanya. Saat ini tampaknya pemerintah tinggal menunggu legalitas dan persetujuan dari DPR. Bambang pun meyakini, parlemen akan menyetujuinya. “(Rencana) Ini untuk menciptakan indosentris karena selama ini lokasinya terlalu berat ke barat,” ucapnya.

Sudah berapa lama Bappenas mengkaji rencana pemindahan ibu kota?

Sejak 1,5 tahun lalu.

Apa urgensinya?

Ini adalah bagian strategis mengurangi beban Pulau Jawa. Karena 150 juta orang tinggal di pulau ini. Di Jawa juga sebagai sumber pangan. Itu konversi lahan akan makin parah. Kita jadi susah untuk swasembada pangan. Kita harus mengurangi beban Pulau Jawa.

Ini akan menjadi target Presiden Joko Widodo?

Makanya harus diupayakan 2024 pemindahan dan asas legalitasnya dipenuhi.

Memang ada legalitas yang kurang?

Penentuan undang-undang tentang daerah khusus ibukota.

Draft-nya sudah disusun?

Belum, karena yang sudah ada adalah undang-undang Jakarta sebagai ibu kota.

Ada kekhawatiran mentok di parlemen?

Sepertinya tidak. Kita bicara kepentingan bangsa dan negara, bukan proyek yang mengada-ngada. Ini untuk menciptakan Indosentris karena selama ini lokasinya terlalu berat ke barat. Dan penentuan Jakarta sebagai ibu kota itu kan dari Belanda.

Sudah ada satu kota yang terpilih?

Proses penentuan lokasi masih berlangsung, yang pasti di Kalimantan. Sekarang kami sedang melakukan kajian detail teknis. Targetnya tahun ini sudah ditentukan dari ketiga kandidat.

Termasuk Bukit Soeharto (Kalimantan Timur) dan Gunung Mas (Kalimantan Tengah)?

Ya, intinya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang menjadi pertimbangan

Kalimantan Timur kabarnya yang paling ideal dari ketiga kandidat?

Mungkin dari segi kedekatan kota yang sudah fungsional, misalnya Samarinda, ya benar Kalimantan Timur.

Secara kontur alam, Kalimantan punya banyak kelebihan?

Di sana memang paling kecil kemungkinan terjadi bencana alam.

Kalau sosial budaya?

Berapa banyak pendatang dan penduduk asli nanti kami perhatikan. Kalau terbiasa kan bagus.

Tapi bukankah banyak daerahnya lahan gambut?

Tidak semua. Mungkin salah persepsi ya tentang Kalimantan. Yang lahan gambut primernya besar di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Begitu di bagian utara, tidak gambut. Kalimantan Selatan dan Timur juga tidak gambut.

Tentunya daerah lahan gambut bukan yang dipilih sebagai ibu kota?

Ya, pasti. Tapi Kalimantan Tengah kan wilayahnya luas. Waktu Presiden (Joko Widodo) berkunjung ke Gunung Mas, itu di wilayah utara, tidak gambut.

Kalau air?

Di lahan gambut memang airnya bermasalah. Kalau di Kalimantan Timur kan tidak ada masalah karena ada Sungai Mahakam dan bendungan yang sedang dibuat Kementeriaan Pekerjaan Umum. Kalau ngomong air bersih, di Jakarta juga kerepotan karena hanya mengandalkan Bendungan Jatiluhur. (Baca: Ibu Kota Baru Butuh 40 Ribu Hektare, Pemerintah Pakai Tanah Negara)

Bagaimana perencanaan zonasinya?

Intinya, kota itu akan terbagi beberapa zona atau distrik. Ada satu wilayah yang disebut government district. Distrik ini tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif. Awalnya, kami akan fokus pada tiga zona, pemerintahan, residensial, dan pendukung. Lalu, nanti akan ada perkembangan yang lebih luas. Yang pasti rencananya kota ini akan didikung sampai 1,5 juta orang.

Ada kekhawatirkan calo lahan yang mulai bermain di wilayah potensial jadi ibu kota baru?

Ketika memilih lokasi, kami akan pastikan lahan itu dikuasai pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Begitu kami menentukan di mana lokasinya, Kementrian ATR/BPN  (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) punya kewenangan mem-freeze harga tanah tersebut sehingga tidak akan menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian bagi calon investor. Kami akan mencari lahan yang benar-benar milik pemerintah sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran untuk pembebasan lahan.

Bagaimana nasib Jakarta setelah ibu kota pindah?

Mungkin banyak yang tidak paham bahwa ini pemindahan ibu kota, bukan pemindahan Jakarta. Memindahkan ibu kota adalah memindahkan pusat pemerintahan. Saat ini Jakarta menjadi pusat segalanya, pemerintahan, ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa, semua bertumpuk jadi satu. Dengan pemindahan pusat pemerintahan, Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi dan bisnis yang tidak lagi nasional, lokal, tapi regional, bahkan internasional. Bayangan saya, Jakarta nanti bersaing dengan Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand), bahkan Singapura.

Rencana memindahkan ibu kota, otomatis mengurangi kemacetan di Jakarta?

Tidak ada yang otomatis, karena kemacetan di Jakarta sudah sangat parah. Kita sangat terlambat membangun sistem angkutan transportasi massal. Sehingga, kalaupun ibukota pindah, kemacetan akan tetap ada di Jakarta. Tapi kami akan terus memperbaiki sistem angkutan umumnya. Artinya, memperpanjang rute MRT dan LRT, memperkuat sistem bus dan angkutan umum. Jakarta hanya bisa dikurangi kemacetannya jika angkutan umumnya diperbaiki dan itu pemerintah tetap investasi disana.

Jadi, pembangunan ibu kota baru dan infrastruktur Jakarta akan sejalan?

Iya, sejalan.

Soal gedung-gedung pemerintahan yang ditinggalkan, ada rencana pemanfaatannya?

Nanti bisa dilakukan skema management asset. Swasta bisa memanfaatkan aset-aset yang tidak terpakai di Jakarta. Tentunya pemerintah bisa mendapatkan dana dari pemakaian aset itu utk membangun ibu kota baru.

Termasuk Istana Negara?

Kalau Istana, tidak mungkinlah. Seperti Anda ketahui, Istana Presiden kan banyak. Ada di Bogor (Jawa Barat), Tampaksiring (Bali), dan Yogyakarta. Jadi, ada istana juga di Jakarta nanti.

Soal tumpeng tindih lahan yang jadi masalah di Jakarta, bagaimana mencegah hal itu terjadi di ibu kota baru?

Justru kami membangun dari nol ibu kota baru, tidak membangun di kota yang sudah ada. Kami ingin perencanaan pembangunan kota yang ideal di Indonesia. Jadi kota itu dibangun, direncanakan yang baik, lalu ekonominya mengikuti. Bukan perencanaannya mengikuti penduduk yang sudah ada maupun kegiatan ekonominya. Jadi, ini kita harus balik. Kalau lihat Putrajaya (pusat pemerintahan Malaysia) sampai sekarang masih sepi.

Ada preseden dalam merancang ibu kota baru untuk Indonesia?

Nah ini, yang harus dipertanyakan apakah ibu kota harus ramai? Apakah ibu kota harus besar seperti Jakarta? Karena kalau sama seperti Jakarta, berarti kami cuma memindahkan masalah dari sini ke tempat lain. Justru kami membangun ibu kota di tempat yang benar-benar liveable, nyaman ditinggali. Jadi, tidak harus besar.

Bukan metropolitan?

Kotanya didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Katakanlah itu baru terjadi 10 tahun yang akan datang. Pada saat itu terjadi ibu kota baru ini tidak akan masuk daftar 10 kota terbesar di Indonesia. Bahkan tidak masuk peringkat 20. Seperti Washington DC, tidak pernah didesain seperti New York. Brasilia tidak didesain untuk menyaingi Rio de Janeiro. Canberra tidak didesain untuk menjadi Sydney. (Baca: Pakai Skema Cepat, Pusat Pemerintahan Pindah Mulai 2024)

Walaupun tadi dibilang tidak didesain sebagai kota besar, ada target multiplier effect?

Tentu ada. Karena bagaimanapun kota ini akan memberi dampak ekonomi ke sekitarnya. Dia akan cepat berkembang sebagai kota karena punya bisnis inti, yaitu pemerintahan. Pasti sebagai pusat pemerintahan akan menarik sekitar 100 hingga 200 ribu orang yang tinggal di situ. Misalnya, pegawai pemerintah yang membawa keluarga, menjadikan bisnis pelayanan untuk orang sekitar sehingga ekonomi bergulir. Kami juga sedang mengembangkan enam kota metropolitan di luar Jawa. Dengan cara itu, kami berharap ketergantungan dengan Pulau Jawa mulai berkurang pelan pelan.

Bagaimana multipplier effect ke masyarakat lokal?

Kota ini inklusif. Jadi, siapapun boleh tinggal di situ. Begitu ada penduduk lokal pasti akan muncul efek perekonomian. Mereka juga akan kami libatkan dalam master plan dan detail engineering design.

Cara mengurangi gap atau kesenjangan antara pendatang dan penduduk lokal?

Kesenjangan pasti terjadi karena tiba-tiba ada masyarakat yang punya pekerjaan tetap dan tingkat pendidikan tertentu yang berhadapan dengan masyarakat di sana. Tentunya kami juga mencari wilayah yang masyarakat lokalnya terbuka dengang pendatang. (Baca: Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York)

Soal dana, ada rencana memakai skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)?

Perkiraan dana yang dibutuhkan Rp 460 triliun. Itu total, termasuk bangunan. Bisa dari berbagai sumber pendanaan. Pertama, APBN untuk infrastruktur dasar. Lalu, swasta untuk perumahan dan properti. Ketiga, BUMN untuk membangun sarana tertentu yang bisa menjadi komersial. Keempat, KPBU. Kami yakin dengan pengalaman KPBU yang telah dimulai, swasta akan terbiasa dengan skema ini dan lebih berani.

Sudah ada swasta yang tertarik?

Yang pasti itu REI (Real Estate Indonesia) menyatakan sangat tertarik. Paling tidak sudah siap, tanpa satu rupiah pun dari APBN.

Untuk dana di APBN akan tercermin di tahun anggaran berapa?

Dari 2020 sudah akan terlihat, meski masih kecil.

Alokasinya?

Master plan, detail engineering design, penyiapan lahan, dan lainnya. Di 2021 akan mulai besar dananya tercermin karena sudah mulai konstruksi.

Target pembangunan ibu kota baru ini selesai?

Di 2024 sudah mulai pemindahan. Targetnya lima tahun.

Gedung pemerintah di Jakarta mayoritas bergaya Indishce Belanda, bagaiaman rencana desainnya di ibu kota baru?

Sesuai arahan Presiden, arsitekturnya akan menggambarkan keberagaman Indonesia. Di government district menggambarkan Pancasila. Kami akan membuat standar arsitektur nasional yang baru

Landmark seperti Monas akan ada?

Pasti ada, tapi detailnya nanti arsitek yang lebih tahu bagaimana menggambarkannya.

Visi Presiden Jokowi soal desain ibu kota baru apakah berhubungan dengan negara maritim?

Artinya kota ini tidak terletak di pinggir pantai tapi tidak jauh juga. Mungkin gambaran kemaritimannya bisa dilihat dari desain. Itu tahapan berikutnya. Sekarang fokus ke lokasi dulu, enaknya di mana.

Berarti 100 tahun Indonesia merdeka nanti ibu kotanya bukan dari Belanda?

Itu message yang bagus nantinya. Saat 100 tahun kita punya ibu kota yang benar benar dirancang dan dibangun dengan pendekatan yang Indonesia sekali.

sumber: https://katadata.co.id/opini/2019/06/30/pemindahan-ibu-kota-bukan-proyek-mengada-ada/1