Maritim adalah masa depan. Kementerian koordinator yang membidangi, terus memetakan dan mendorong potensi kelautan dan segala aspeknya, untuk menjadi penopang utama distribusi pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Asisten Deputi Menteri Koordinator Kemaritiman bidang jasa kepelabuhanan, Okto Irianto, saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, beberapa waktu lalu, menjelaskan banyak hal terkait soal masa depan kemaritiman ini.

“Potensi maritim kita luar biasa besar. Laut kita kaya. Persoalannya, untuk mengelola laut yang begitu potensial itu, sebagian dari kita masih menggunakan cara berpikir dan perspektif orang darat,” katanya.

Analogi ‘orang darat’ atau ‘orang laut’ ini, tentunya merujuk pada pendekatan-pendekatan terhadap pengelolaan dan penyelesaian masalah dalam eksplorasi kelautan. “Ini soal perspektif kita,” katanya.

Inilah, yang menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dengan empat kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman, pendekatan baru untuk meningkatkan eksplorasi kelautan dengan segala aspeknya, dioptimalkan.

Kementerian teknis itu meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Posisi saya sendiri berada di bawah Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa,” katanya.

Deputi bidang ini, dijabat oleh Agung Kuswandono. Tugas utamanya adalah melakukan berbagai koordinasi lintas kementerian untuk memetakan dan merancang kebijakan, membuat dan mengintegrasikan kebijakan, mendorong pelaksanaan kebijakan dan melakukan evaluasi kebijakan itu sendiri terkait dengan sumber daya alam dan jasa di sektor kemaritiman.

“Nah, persoalan besar kemaritiman kita hingga saat ini, justru muncul karena banyaknya kebijakan-kebijakan itu,” kata Okto Irianto.

Itulah yang kemudian membuat Presiden Jokowi —salah satunya— memberikan arahan agar kebijakan-kebijakan kemaritiman disederhanakan. Kebijakan yang dibuat, harus bisa mempermudah dan mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan potensi kemaritiman Indonesia. Termasuk untuk menarik para investor. Bukan sebaliknya.

Kenapa persoalan ini terjadi?

Menjawab pertanyaan ini, Okto Irianto mengungkapkan bahwa selama ini, pendekatan terhadap sektor kemaritiman masih menjadi sub bagian dari sistem perekonomian nasional. Karenanya poros maritim Indonesia belum bisa dieksplorasi secara maksimal.

Melalui pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman, sektor maritim menjadi prioritas yang sejajar dengan sektor perekonomian penting lainnya, dalam peningkatan kesejahteraan nasional.

Kebijakan Mengatur Kebijakan
Dalam beberapa tahun pembentukannya, Okto Irianto menyebutkan bahwa persoalan-persoalan kemaritiman mulai terurai. “Mungkin, publik menilainya kurang spektakuler. Tapi, apa yang sudah dilakukan oleh kementerian koordinator ini, sangat prinsip dan mendasar dalam melakukan perubahan orientasi dan perspektif terhadap pengelolaan kemaritiman kita,” katanya.

Contoh yang paling menonjol, adalah kelautan dan perikanan. “Kita sekarang sudah maju beberapa langkah dalam hal konservasi laut. Padahal, dari dulu kita semua sadar bahwa laut kita kaya. Tapi, kita tidak gigih memperjuangkannya,” katanya.

Sekarang, Indonesia sudah memiliki kedaulatan perikanan. Ini merupakan hal yang mendasar untuk memaksimalkan hasil laut Indonesia.

Pada bidang yang ditanganinya, yaitu bidang jasa kepelabuhanan, Okto juga menyebutkan sudah terjadi perubahan yang signifikan. “Selama beberapa tahun, kita belum bisa memaksimalkan sistem distribusi jalur laut sebagai sarana paling murah. Saat ini, persoalannya sudah mulai terurai,” katanya.

Yang paling menonjol adalah dwelling time. Selama beberapa tahun, persoalan waktu proses bongkar muat peti kemas dari kapal hingga keluar dari tempat penyimpanan sementara, menjadi masalah.

Waktu yang dibutuhkan, 7 hari. “Presiden Jokowi memerintahkan agar dwelling time, cukup tiga hari saja,” kata Okto Irianto.

Hasilnya, target itu bisa dicapai. “Sekarang waktu dwelling time cukup tiga hari. Dan ini sangat signifikan hasilnya pada para importir kita,” katanya.

Lantas, selama ini dimana persoalannya?

“Inilah salah satu contoh, seperti yang saya sebut tadi. Bahwa, sebagian besar persoalan kemaritiman kita terjadi karena banyaknya aturan. Banyaknya kebijakan. Setelah kita urai persoalan, melalui koordinasi kita bisa mengintegrasikan aturan-aturan itu menjadi sebuah proses yang lebih sederhana dan optimal,” kata Okto Irianto.

Terkait persoalan dwelling time, Kepala Bidang Jasa Kepelabuhanan, Rahmat Nur Samudera menjelaskan, Tim Deputi 2 Kemenko Kemaritiman dibantu Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) dan NAMARIN melakukan pemetaan dan kajian di Pelabuhan Tanjung Priok.

Hasilnya, ditemukan setidaknya tujuh persoalan mendasar yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan problem dwelling time. Diantaranya: soal regulasi di 18 Kementerian atau lembaga terkait, hub dan spoke, penyebaran kepadatan distribusi, pengurangan jumlah TPS hingga pemberantasan mafia.

“Tujuh poin itu kita respon dan laksanakan. Hasilnya, target dwelling time 3 hari tercapai,” kata Rahmat Nur Samudera.

Bendera Indonesia
Menjadikan kemaritiman sebagai tulang punggung pembangunan nasional, masih perlu perjuangan dan kerja keras. Kata kuncinya ada pada grand design dan integrasi lintas sektoral.
Ego lintas sektoral, harus ditekan. Setiap pihak yang terkait, harus memiliki perspektif yang seirama. “Kita harus membangun grand design kemaritiman,” kata Okto Irianto.

Berbagai aturan dari kementerian teknis harus diselaraskan. Begitu juga aturan dari lembaga-lembaga. “Termasuk, aturan dari pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, aturan itu bisa dipotong dan disederhanakan. Karena itu, prinsip kementerian koordinator adalah mendorong agar setiap kementerian atau lembaga bisa bekerja sebagai sebuah tim,” katanya.

“Anda bisa bayangkan, untuk satu sektor di kepelabuhanan saja, itu bisa sampai ada 70 aturan,” katanya lagi.

Salah satu contoh, dia menyebut masalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagai persoalan yang sedang diurai di sektor kepelabuhanan. TKBM menjadi persoalan karena selama ini TKBM memiliki aturan tersendiri terkait harga. Ini menjadi beban biaya yang harus ditanggung oleh pengguna layanan pelabuhan.

Penyelesaiannya tidak bisa langsung, karena ada beberapa kementerian teknis yang memiliki aturan di dalamnya. “Menyelesaikan masalah TKBM saja, paling tidak sudah ada dua kementerian teknis yang terlibat. Soal ketenagakerjaan, ada aturan Kementerian Nakertrans. Sementara soal pengelolaan usahanya, ada Kementerian UKM dan Koperasi. Inilah yang harus kita urai dan selesaikan,” kata Okto Irianto.

Hal yang sama juga terjadi pada persoalan marina. Okto menyebutkan, bahwa untuk meningkatkan konektivitas antar pulau diperlukan pelabuhan-pelabuhan pendukung. Salah satu yang strategis adalah pembangunan pelabuhan khusus atau marina.

“Dulu kita menargetkan akan dibangun setidaknya 400 marina. Jumlah ini sudah dikurangi dari target 400 marina. Tapi, dalam perjalanan waktu, baru satu marina yang bisa dibangun,” katanya.

Ketika ditanya kenapa hal itu bisa terjadi, Okto menyebutkan bahwa persoalan kebijakan atau aturan yang ada, menjadikan marina sulit dibangun. “Untuk mengurus pembangunan marina, bukan saja harus berurusan dengan beberapa kementerian teknis. Tapi juga lembaga lain, dan pemerintahan daerah,” katanya.

Dalam kasus seperti ini, Okto Irianto melihat bahwa persoalan ego sektoral menjadi penghambat bagi pertumbuhan investasi. “Saya sudah bertemu dengan beberapa investor dari luar negeri. Tapi, ketika melihat dengan begitu banyaknya aturan-aturan dalam proses pembangunannya, yang terjadi ya para investor menjadi menarik diri,” katanya.

Secara sederhana, Okto menjelaskan bahwa persoalan kemaritiman masih perlu terobosan besar dan kerja keras. Terutama dalam hal kemudahan pada peraturan dan mengintegrasikannya. “Yang sering terjadi, banyak sekali aturan dibuat. Konsekuensinya, kita sendiri yang terjerat pada aturan itu,’ katanya.

Hingga saat ini, setidaknya ada 60 hingga 80 isu yang ditangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa per tahunnya. Terkait dengan penanganan isu ini, Okto Irianto menyebutkan bahwa integrasi dan penyederhanaan aturan-aturan masih menjadi masalah yang krusial.

Beberapa isu yang berhasil ditangani, sudah menunjukkan hasil nyata. “Di sektor pariwisata, kita sudah mulai menerapkan bahwa seluruh pengangkutan orang dengan moda transportasi laut, hanya boleh dilakukan dengan kapal berbendera Indonesia,” kata Okto Irianto.

Begitu juga dengan kemudahan bebas visa. Saat ini, sudah ada 169 negara yang diberikan bebas visa untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata selama satu bulan.

“Kita sudah bisa bersaing dengan Thailand dan Malaysia, yang juga memberikan kemudahan bebas visa bagi wisatawan ke negara mereka,” kata Okto.(*)