Ada yang menilai, swasembada pangan di Indonesia hanyalah imajinasi publik. Romantisme masa lalu yang berusaha dihadirkan untuk kontestasi politik. Benarkah?

Guru Besar di Universitas Haluolea di Sulawesi Tenggara, Prof Laode M Kamaluddin menilai bahwa, harusnya yang dipahami dulu adalah konteks “swasembada pangan.”

“Jadi, kalau mau bicara soal swasembada sembada pangan, konteksnya apa dulu? Tidak bisa dinilai seperti itu?” kata Prof Laode Kamaluddin.

Disebutkan, swasembada pangan itu bisa dikaitkan dengan dua konteks. Pertama adalah ketahanan pangan, kedua adalah kedaulatan pangan. “Bedanya, kalau ketahanan pangan, maka itu konteksnya adalah keberpihakan pada konsumen,” katanya.

Ini, tentu berbeda dengan swasembada pangan dalam konteks kedaulatan pangan. “Kalau kedaulatan pangan, itu keberpihakannya pada petani,” kata Prof Laode M Kamaluddin.

Sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Capres Prabowo Subianto, Prof Laode Kamaluddin menegaskan bahwa yang sekarang menjadi perdebatan adalah: apakah kebijakan ke depan untuk pangan itu berdasarkan pada ketahanan pangan, atau kedaulatan pangan.

“Kalau kedaulatan pangan, maka yang Anda lihat adalah petani. Ketika harga pangan naik, maka petani kita akan senang. Ketika harga pangan turun, maka petani kita yang menjerit,” katanya.

“Sebaliknya, kalau ketahanan pangan, maka yang dilihat adalah konsumen. Kalau harga naik, maka yang teriak adalah konsumen. Kalau harga turun, maka konsumen yang senang,” tegasnya.

Karena itulah, dalam tawaran politiknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menentukan kebijakan Kedaulatan Pangan sebagai agenda politik untuk pemerintahan mereka, jika terpilih.

“Anda lihat saja, kita ini sudah 17 tahun tidak lagi mencapai dengan apa yang disebut sebagai swasembada pangan. Pemimpin-pemimpin sudah berganti. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada perbaikan yang signifikan di sektor pertanian kita. Tidak ada inovasi dan terobosan teknologi,” tegasnya.

Prof Laode Kamaluddin mengungkapkan, bahwa dia pernah merasakan bagaimana tahun 80-an, bangsa Indonesia mengalami masa yang disebut sebagai swasembada pangan.

Kenapa itu bisa terjadi? “Karena saat itu, pemimpinnya tegas. Dengan ketegasan, kita bisa swasembada pangan. Jadi, karena ada leadership yang fokus di situ, maka kita bisa mencapai kondisi swasembada,” tegasnya.

“Dan hari ini, itu pantas dilakukan. Kenapa? Karena ini sudah 15 tahun. Anda lihat, sekarang ini penduduk dunia sekitar 7 miliar. Dunia mengalami setidaknya tiga krisis. Krisis pangan, krisis energi dan krisis air. Harusnya, dengan keadaan kita saat ini, kita bisa menjadi eksportir pangan. Bukan importir pangan,” tegasnya.

Bagi Prof Laode Kamaluddin, pilihan politik membangun kedaulatan pangan adalah jawaban untuk bisa mencapai perubahan terjadinya swasembada pangan. “Ini bisa terjadi. Salah satu yang akan dibangun adalah dengan digital farming untuk generasi muda,” katanya.

Yang dimaksud dengan digital farming, jelas bukan hanya olah data. “Tidak begitu. Kita mengolah datanya, kemudian kita melakukan perubahan dengan terobosan,” katanya.

Ini yang berbeda dengan yang terjadi selama ini, terkait dengan pengolahan data. “Ada hoaks di sana. Mungkin bisa dicapai pada periode tertentu, tapi menjadi tidak signifikan,” katanya.

Tentang digital farming, Prof Laode Kamaluddin mengungkapkan hasil risetnya. “Konsepnya adalah, kita melihat dulu jumlah petani kita sekarang usianya seperti apa sekarang? Dari penelitian saya, yang paling tua usianya 70 tahun, yang muda 25. Jadi, rata-rata usia petani kita ini 50 tahun,” katanya.

Nah, kelompok ini harus diganti yang muda-muda. “Dan, petani kita harus tamatan perguruan tinggi. Kita akan menjadikan milenial generation sebagai petani dengan memberikan insentif pada mereka,” tegasnya.

Tentu, ini bukan konsep yang tidak pernah diuji. Disebutkan oleh Prof Laode Kamaluddin bahwa di negara-negara lain sudah melakukan hal seperti ini. “Kita bisa lihat di Korea, di Taiwan, atau di negara tetangga kita. Mereka bisa membawa generasi milenial ke pertanian,” katanya.

Visi inilah yang harus dibangun oleh negara. “Negara harus menjadikan petani adalah kebanggaan. Produktivitasnya tinggi. Penghasilannya tinggi. Nggak usah petani generasi milenial ini harus turun berhadapan langsung dengan lahan pertanian. Cukup robot yang main, teknologi yang main,” katanya.

“Untuk teknologi penyiraman lahan, sudah ada drone. Kita kasih ini ke anak-anak muda untuk mengelola lahan pertanian. Mereka suka itu,” lanjutnya.

Ini, tentu saja berbeda dengan strategi yang dilakukan selama ini: memberi subsidi pada produksi pertanian. “Kalau strategi ini dijalankan, kita memberikan subsidi, yang diharapkan adalah pembeli langsung. Tapi kenyataannya, tengkulak yang datang. Kalau diteruskan, malah berbahaya,” kata Prof Laode.

Karena itulah, saat ini adalah momentum dimana harus dilakukan regenerasi petani. “Sekarang ini, generasi milenial yang harus masuk ke pertanian. Kemudian, diberikan insentif. Setelah itu, kita akan bangun Bank Petani dan Bang Nelayan. Inilah konsep Kedaulatan Pangan,” kata Prof Laode Kamaluddin, tegas.(*)