• Tentang kliksaja.co
  • Kontak
Monday, February 18, 2019
Kliksaja
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Klik News
  • Special Klik
  • Klik-Talk
  • Opini
  • Klik TV
  • Kontak
  • Beranda
  • Klik News
  • Special Klik
  • Klik-Talk
  • Opini
  • Klik TV
  • Kontak
No Result
View All Result
Kliksaja
No Result
View All Result
Home Klik-Talk

Sri Mulyani, Testimoni Negosiasi Freeport di Akhir Tahun

redaksi by redaksi
December 29, 2018
in Klik-Talk
0

Freeport adalah cerita panjang dan berliku. Negosiasi yang berulang-ulang. Kaena Freeport bukan sekadar penambangan emas. Tapi juga, tentang kedaulatan bangsa atas kepemilikannya.

Melalui akun facebooknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat testimoni bagaimana perjalanan negosiasi Freeport. Tulisannya, dia beri judul “Negosiasi Freeport : Testimoni.”

Inilah kutipan lengkapnya:

Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2×10 tahun (hingga 2041) – dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari – agar kepastian Invetasi kedepan dan kontinyuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti.

Alasan lain, Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK. Pemerintahan SBY menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009 – termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009 – namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga Pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK.

Tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan (satu paket) yaitu:

1) Keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51% kepemilikan pada PT. Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia.

2) Keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

3) Keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah dan PNBP – Penerimaan Negara Bukan Pajak).

4) Perpajangan Operasi 2×10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya.

Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di New York Amerika Serikat. Bahkan FCX sudah melakukan kerjasama operasi dalam bentuk participating interest dengan Rio Tinto – sebuah perusahaan pertambangan global yang terdaftar di bursa saham Australia, London (UK)- dan New York (USA). Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan.

Dengan catatan masa lalu yang panjang dan kompleksitas tersebut, setiap ucapan, keputusan dan tindakan menyangkut FI menjadi pusat perhatian semua kalangan di dalam negeri dan luar negeri dan dunia pertambangan global. Setiap ucapan, tindakan dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan dimana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya baik di Papua maupun seluruh rakyat Indonesia, kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan Invetasi.

Para menteri dan jajaran meakukan negosiasi Menteri Jonan dan jajaran ESDM melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta saya (Menteri Keuangan) dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan, dimulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk dirut Inalum Budi Sadikin untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang fair dan transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri. Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambil alihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Derah (Propinsi Papua dan kabupaten Mimika).

Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global dari Inalum agar mendapat rating terbaik sesuai dengab rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran DJP meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya.

Jajaran Kemenkeu (BKF, DJP, DJPK, DJBC, DJA bersama Sekjen dan DJKN) melakukan negosiasi aspek penerimaan negara yang harus mengkonversi KK menjadi IUPK dengan jaminan penerimaan negara harus lebih baik dibawah rezim IUPK. Tim meneliti laporan keuangan PTFI sejak 1991 hingga sekarang dan porsi penerimaan negara (pusat dan daerah dan PNBP)- dengan berbagai skenario harga emas,tembaga dan perak. Kami berkoordinasi dengan Mendagri, Pemda Papua dan Kabupaten Mimika mengenai hak penerimaan daerah.

Tim hukum BKF DJP Sekjen Kemenkeu bersamaan Tim Menhukham dan BKPM harus mencari jalan bagaimana menjalan UU 4/2009 yang menetapkan pemakaian “prevailing law” – namun dilain pihak penting untuk memberikan kepastian Invetasi dan penerimaan negara hingga 20 tahun mendatang.

Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktek dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi kedepan yang lebih baik sari segi lingkungan.

Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar Kementrian dan Lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating dll. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Yang patut digaris-bawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi.

Sungguh suatu perintah yang sangat jelas dan memberikan kekuatan moral dan politik kepada para menteri untuk bernegosiasi secara tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi. Tidak ada perundingan melalui pintu belakang. Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan dan saling menunjang dan membantu. Kepemimpinan Presiden memberikan kejelasan dan melindungi kami dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2 dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka.

Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres.

Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut :

(1) Divestasi 51%

(2) Pembangunan Smelter

(3) Kepastian Penerimaan Negara dan Invetasi

(4) Perpanjangan Operasi 2×10 melalui IUPK, kami laporkan kepada Bapak Presiden.

Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya.

Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas.

Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa.

Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

Tags: FreeportJokowisri mulyani
Share1TweetPin

Related Posts

Prof Laode M Kamaluddin: Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan
Klik-Talk

Prof Laode M Kamaluddin: Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan

February 15, 2019
Klik-Talk

Ikhtiar Eddy Sabarudin Dorong Pendidikan dan SDM Kotawaringin Timur Kompeten

February 15, 2019
Cak Asyhad: Keadilan Untuk Keseimbangan Minyak & Gas Kita
Klik-Talk

Cak Asyhad: Keadilan Untuk Keseimbangan Minyak & Gas Kita

February 14, 2019
Alto Luger & Bahaya Propaganda Firehouse of Falsehood Dalam Hybrid Warfare
Klik-Talk

Alto Luger & Bahaya Propaganda Firehouse of Falsehood Dalam Hybrid Warfare

February 9, 2019
Ketika Cenits Menghimpun Masyarakat Madani Energi Dengan Cangkrukan Energi
Klik-Talk

Ketika Cenits Menghimpun Masyarakat Madani Energi Dengan Cangkrukan Energi

February 7, 2019
Daniel Ferdinand dan Balada Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut
Klik-Talk

Daniel Ferdinand dan Balada Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut

February 3, 2019
Load More
Next Post

Philipina Diguncang Gempa Berkekuatan 7,1 SR

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular News

  • Ekky Bahtiar, Memilih Mundur Dari PNS Untuk Maju Sebagai Caleg

    717 shares
    Share 717 Tweet 0
  • Tarif Naik, Barang Kargo Malah Mengalami Penumpukan

    66 shares
    Share 66 Tweet 0
  • Al Fatimah, Pesantren di Bojonegoro yang Bikin Terobosan Kerjasama Beasiswa Dengan Universitas Hubay Medicine di Cina

    79 shares
    Share 79 Tweet 0
  • Bawa Rombongan 300 Bus ke Harlah ke-73 Muslimat NU, Kyai Tamam: Kami Bangga Dengan Bu Khofifah

    47 shares
    Share 47 Tweet 0
  • Karate BKC dan PT ISS Buka Dojo Karate di Graha ISS Bintaro

    95 shares
    Share 95 Tweet 0
Jakarta, Indonesia
Monday, February 18, 2019
Cloudy
26 ° c
80%
12mh
-%
30 c 24 c
Sat
31 c 23 c
Sun
31 c 24 c
Mon
31 c 23 c
Tue
Kliksaja

Anda bisa menghubungi kami di info@kliksaja.co.

Recent News

  • Soal Ledakan, Kapolda Metro Jaya: Ini Petasan, Kami Akan Lakukan Penyelidikan
  • Debat Capres ke-2, Prabowo: Kalau Kita Sudah Sepakat, Kenapa Diadu-adu Lagi

Our Social Media

  • Tentang kliksaja.co
  • Kontak

© 2018 Kliksaja.co. Hak cipta dilindungi undang-undang.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Klik News
  • Special Klik
  • Klik-Talk
  • Opini
  • Klik TV
  • Kontak

© 2018 Kliksaja.co. Hak cipta dilindungi undang-undang.