kliksaja – Korupsi merupakan salah satu kata yang sangat akrab di telinga kita, apalagi ketika kata tersebut berasal dari media elektronik yang memberitakan pejabat publik tertangkap tangan melakukan korupsi. Sejak kapan budaya korupsi ini berada di Indonesia?

Sebenarnya ‘korupsi’ sudah sangat lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih sejak awal mula mengenal tata kelola administrasi. Pada sebagian besar kasus korupsi yang telah dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tersebut tidaklah lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.

Sejarah korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dahulu, tepatnya pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Korupsi dikenal pula pada era prakemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut pada era Reformasi. Di dalam sejarah tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari signifikan dalam melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada masa prakemerdekaan dan pascakemerdekaan.

 

Prakemerdekaan

Pada Masa Pemerintahan Kerajaan

  • “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti di Indonesia disebabkan sebagian besar karena didorong oleh motif oleh kekuasaan, kekayaan, dan wanita.
  • Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya).
  • Kerajaan Majapahit (pemberontakan Kuti, Nambi, Suro, dan lainnya ).
  • Kerajaan Demak (perseteruan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang).
  • Kerajaan Banten (perebutan takhta Sultan Haji dari ayahandanya, Sultan Ageng Tirtayasa).
  • Sriwijaya diketahui berakhir disebabkan tidak adanya pengganti atau penerus takhta kerajaan sepeninggal Balaputra Dewa.
  • Majapahit diketahui hancur oleh penyebab adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gadjah Mada karena perebutan kekuasaan.
  • Mataram lemah dan semakin tidak memiliki kekuatan karena dipecah belah oleh Belanda.
  • Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram sebagian besar adalah karena perilaku korupsi dari bangsawan kerajaannya.

Pada Masa Kolonial Belanda

  • Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah belah kerajaan Mataram dengan langkah menjadikan dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
  • Pada tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangunegaran.
  • Kasultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Pakulaman.
  • Dalam buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles (gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816). penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, penduduk Jawa mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain, tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis.
  • Dalam elite keluarga kalangan kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.
  • Dalam bidang ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber kehidupan ekonomi di masyarakat. Rakyat pada umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.
  • Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut untuk menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Bahkan tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korupsi” dengan jalan mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah), selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga melakukan korupsi harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
  • Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh raja Jawa kemudian ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1816). Akibatnya kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja, misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1973-1904) dan lain sebagainya.
  • Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan sistem “cultur stelsel (CS)” yang secara harafiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama di masyarakat adalah membudidayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

Pascakemerdekaan

Pada Masa Orde Lama

  • Dibentuknya Badan Pemberantasan Korupsi dan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) berdasarkan UU Keadaan bahaya di bawah pimpinan A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota: Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun, ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.
  • Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Istilah masa kininya seperti daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada Presiden.
  • Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden N 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali dilakukan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Program kerja ini ini kemudian dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Soebandrio mengumumkan pembubaran operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrat (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi). Presiden Sukarno menjadi ketuanya, dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat bahwa pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.
  • Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp. 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Namun, karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

Pada Masa Orde Baru

  • Dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.
  • Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
  • Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan mengalami sorotan tajam dari masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto.
  • Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I. J. Kasimo, Mr. Wilopo dan A. Tugas utama adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT. Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun, komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
  • Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme pada masyarakat. Tak lama setelah terbentuknya operasi tersebut, timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, yang menurut Sudomo harus dimulai dari atas. Sementara itu, Nasution menyatakan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

Pada Masa Reformasi

  • Pada era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit dengan “virus korupsi” yang sangat ganas.
  • Presiden B. J. Habibie mengeluarkan UU nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KOKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.
  • Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi, melalui judicial review Mahkama Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran besar dalam upaya pemberantasan KKN.
  • Di samping membubarkan TGPTPK, presiden dianggap tidak menunjukkan kepemimpinan yang mendukung pemberantasan korupsi.
  • Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya Presiden Abdurrahman didera kasus Buloggate.
  • Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, justru yang menonjol adalah otoritas kekuasaannya.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian disingkat KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.