KLIKTV, Jakarta – Acara seminar sekolah peserta SESPIMTI Polri Dikreg ke-28 tahun 2019 yang dilaksanakan di The Opus Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, diahdiri langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar tersebut dihadapan 50 orang peserta Polri, 4 peserta TNI AU, 4 peserta TNI AD, 4 peserta TNI AU.

Kedatangan Wakil Presiden RI tersebut juga didampingi oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Acara seminar tersebut mengusung tema ‘Pembangunan Sumbar Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas’.

Dalam seminar tersebut, Ma’ruf Amin menjelaskan alasan mengapa khilafah ditolak di Indonesia.

Wakil Presiden RI mengatakan, khilafah bukan ditolak tetapi tertolak di Indonesia. Sebab, menurut dia, khilafah itu menyalahi kesepakatan Nasional.

“Kenapa tertolak? kalau ditolak itu bisa masuk tapi ditolak. Tapi kalau tertolak memang tidak masuk. Karena apa? bukan karena Islami tidak Islami tapi menyalahi kesepakatan nasional,” jelas Wakil Presiden RI, Jumat (08/11/19).

Wakil Presiden RI menyatakan khilafah jelas tidak sesuai dengan kesepakatan Nasional. Kesepakatan Nasional yang dimaksud ialah Indonesia sebagai negara yang menganut sistem kepemimpinan republik.

“NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu menjadi khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi. NKKHI. Negara Kesatuan Khilafah Indonesia,” terang Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI menerangkan kalau khilafah juga akan ditolak di negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi misalnya yang menerapkan sistem kepemimpinan kerajaan. Kerajaan pun ada di Islam sehingg perlu dihormati.

Kemudian seperti Mesir dan Turki yang sama seperti Indonesia menerapkan sistem republik. Lagipula, Maruf menegaskan, sejatinya sistem kepemimpinan republik termasuk ke dalam kesepakatan yang mesti dihargai.(**)