Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak dilantik (20/01/2017) banyak menimbulkan kontroversi dan keresahan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan Trump seperti America First, Executive Orders, dan yang terbaru operasi pembenuhan Jenderal Qassem Soleimani adalah kontroversi kebijakannya. Kebijakan Trump membawa Amerika pada suatu negara dimana dalam mengejar kepentingan nasionalnya lalai terhadap sistem dan tatanan dunia internasional.

Adakah kaitan antara kebijakan Donald Trump dengan kepribadian dirinya?

Siswanto, seorang peneliti mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, hasil penelitiannya kemudian diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI Volume 15 No 1 Tahun 2018 dengan judul tulisan Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia.

Siswanto berangkat dari tesis bahwa setiap kepribadian seorang Presiden Amerika Serikat (AS) memiliki korelasi dengan arah kebijakan luar negeri yang ditempuhnya.

Kepribadian ini diidentifikasi ke dalam tipologi kepribadian Presiden Amerika yang dikategorikan ke dalam empat tipologi, (1) aktif-positif, (2) aktif-negatif, (3) pasif-positif, (4) pasif-negatif.

Menurut Siswanto, tiap tipologi tersebut memiliki ciri-ciri, pertama, seseorang dengan tipologi aktif-positif memiliki ciri senang kerja keras, kreatif, efektif dalam bekerja, respek terhadap orang lain, bahagia, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mau belajar dari pengalaman.

Kedua, seseorang dengan tipologi aktif-negatif memiliki ciri in-kosisten, sentimentil, dan punya rasa optimis.

Ketiga, seseorang dengan tipologi pasif-positif memiliki ciri memburu dan mempertahankan kekuasaan, dan cenderung sangat berkuasa.

Keempat, seseorang dengan tipologi pasif-negatif memiliki ciri sangat peduli pada kearifan atau nilai-nilai sosial,

Kebijakan politik dan ekonomi seorang pemimpin tentunya akan sangat di pengaruhi oleh pribadinya.

Lantas, seperti apa karakter pribadi Presiden Donald Trump?

Jika dilihat dari perilaku politik Presiden Trump sejak dia mengikuti kampanye Pilres 2016 sampai setahun pemerintahannya menunjukan bahwa Prsiden Trump berada dalam kategori kedua yaitu aktif-negatif.

Trump memiliki ciri pribadi yang in-kosisten, sentimentil, dan punya rasa optimis.

Kebijkan Kontroversi Trump

Kebijakan kontroversial Donald Trump jika diurai setidaknya tercermin pada dua variabel yaitu konterversi pada kebijakan ekonomi dan politik.

Pada bidang ekonomi misalnya Presiden Trump menyampaikan isu America First pada pidato pelantikannya di Gedung Putih pada (21/01/2017). America First adalah gagasan Trump agar Amerika fokus pada kepentingan nasional dan mengabaikan kepentingan asing.

America First bedampak sangat luar biasa, Amerika mengambil kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan pengetatan imigran masuk ke Amerika. “From this moment on, it’s going to be America First”.

Kemudian pada bidang politik, Presiden Trump mengeluarkan kebijkan Executive Orders (27/01/2017), tujuan kebijakan itu menurut Trump untuk melindungi warga Amerika dari serangan teroris.

Trump secara tegas membuat surat berisi tentang larangan bagi warga dari tujuh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim masuk Amerika yaitu negara Irak, Iran, Yaman, Suriah, Somalia, Sudan, dan Libia.
Presiden Trump mencurigai warga negara dan pengungsi dari ketujuh negara tersebut berpotensi melakuan teror di Amerika.

Atas kebijakannya tersebut, Trump langsung mendapatkan respon publik, kritik pedas berdatangan kepada Amerika, dari sejumlah negara khususnya negara-negara yang berpenduduk Muslim, dan semakin menguatnya sikap anti Amerika dari negara-negara mayoritas Muslim.

Kebijakan ekonomi dan politik Trump jelas menimbulkan keresahan, dan tentu melahirkan turbulensi tatanan dunia internasional.

Turbulensi sebagai kondisi bergolak yang diwarnai oleh kekacauan. Dimana tatanan regional maupun global menjadi kacau atau tidak terkendali. Atau Amerika sebagai sebuah negara tidak lagi memperhatikan sistem nilai, aturan, hukum, dan kebiasaan yang sudah disepakati dalam sistem internasional.

Dimana sikap inkonsisten Presiden Trump?

Sikap Presiden Trump in-konsisten dengan nilai-nilai ideal bangsa Amerika bisa dikonfirmasi dalam perilaku politiknya. Pertama, masyarakat Amerika selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, demokrasi, persamaan dan kebebasan. Kebijakan politik Trump yang anti-imigran jelas bertentangan dengan nilai-nilai ideal masyarakat Amerika dan nilai-nilai universal (the universal system).

Kedua, budaya politik masyarakat Amerika menempatkan Rusia sebagai pewaris Uni Soviet sehingga umumnya masih memposisikan Rusia sebagai lawan ketimbang kawan.

Berbeda dengan Presiden Trump pada masa kampanye Pilpres 2016 dan awal pemerintahnya, Presiden Trump justru menempatkan Rusia sebagai kawan. Kebijakan Presiden Trump tentang Rusia menimbulkan kontroversi, bertentangan dengan orientasi politik Amerika terhadap Rusia baik dalam konteks lunak (the loose bipolar system) maupun keras (the tight bipolar system).

Trump juga mengambil kebijakan kontroversial dengan keluar dari perjanjian Paris atau lebih di kenal dengan perjanjian JCPOA Nuklir Iran. Padahal presiden Obama menandatangani perjanjian sebagai bentuk perdamaian dunia.

Siswanto menilai bahwa Kepribadian in-konsisten Trump menjadi stimulus kebijakan kontroversialnya. Dan kebijakan kontroversial Trump menodorng terjadinya turbulensi baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Karenanya survei American Political Science Association (APSA), menempatkan Presiden Trump sebagai Presiden paling buruk dan paling memecah belah masyarakat sepanjang sejarah perjalanan Amerika Serikat.

Namun, selain karena faktor kepribadian Trump, arah kebijakan Amerika juga dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan yaitu meliputi tiga faktor (1) National interest. (2) National values, (3) National objective.
Ketiga variabel tersebut dikenal dengan N-3 (three).

Ketika arah kebijakan Presiden Amerika penjelasannya dikombinasikan antara dimensi kepribadian ditambah N-3(three) maka proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika sudah lebih komprehensif.

Khusus identifikasi terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Trump dalam konteks N-3 (three) Nampak jelas didominasi oleh nilai-nilai pragmatisme.

Dalam hal ini Presiden Trump lebih mengedepankan variabel kepentingan nasional, sebaliknya kurang memberi porsi yang cukup kepada nilai-nilai Amerika atau dimensi ideologi.

Konsekuensinya, arah kebijakan luar negeri Presiden Trump menjadi terlalu pragmatis atau pragmatis ekstrim (extreme pragmatism).

Kebijakan Presiden Trump hanya mempertimbangkan manfaat praktis bagi kepentingan dirinya dan Amerika, tetapi mengabaikan eksesnya bagi pihak lain.

Karenanya saangat wajar jika kebijakan Trump sering menuai kritik, tidak hanya ditolak di luar negeri, tetapi juga ditolak di dalam negeri karena kebijakan pragmatis ekstrim Trump.

Contoh paling nyata penolakan terhadap kebijakn Trump adalah terdapat beberapa pejabat Amerika yang mengundurkan diri dan sebagian diberhentikan karena tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Trump.

Puluhan Pejabat Mundur

Patrick Kennedy, Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS mengundurkan diri pada Januari 2017, kemudian Michael Flynn, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump juga mundur dari jabatannya pada Februari 2017 setelah ketahuan melakukan kontak dengan pejabat Rusia saat musim kampanye presiden tahun 2016. Hope Hicks, Direktur Komunikasi Gedung Putih juga menyatakan mundur pada Februari 2018. Steve Bannon, Penasehat Strategi dan Kebijakan Luar Negeri mengundurkan diri pada Agustus 2017.

Sebastian Gorka, Pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih mengundurkan diri pada Agustus 2017 karena tidak setuju dengan keputusan Trump mengirim banyak pasukan ke Afghanistan. John Feeley, Duta besar Amerika Serikat untuk Panama mengundurkan diri pada Desember 2017 karena merasa tak sejalan dengan kebijakan Trump.

Sean Spicer, Juru bicara Gedung Putih mundur dari jabatannya pada Juli 2018. Andrew McCabe, Wakil Direktur FBI mengundurkan diri pada Januari 2018 karena Trump menuduh dirinya simpatisan Partai Demokrat. Jeff Sessions, Jaksa Agung mengundurkan diri pada 10 Maret 2017 karena terlibat konflik dengan Presiden Trump terkait dengan mekanisme penyidikan terhadap James Comey Direktur FBI. Terakhir Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri dipecat oleh Presiden Trump karena dihina dan terlibat konflik dengan Presiden Trump.

Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani

Kontroversi Trump terus berlanjut hingga kini, masih hangat tentu adalah kasus pembunuhan Komandan Pasukan Quds Jenderal Qassem Soleimani di bagdad pada 3 januari 2020. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginisiasi atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di bagdad.

Kebijakan Trump sempat memantik perang dunia ke-3 menjadi eskalasi dramatis dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Trump mengatakan AS membunuh komandan militer Iran untuk menghentikan perang dan bukan untuk memulai perang.

Trump menilai bahwa Jenderal Soleimani, dibenci dan ditakuti di negaranya sendiri dan seharusnya sudah dibunuh bertahun-tahun yang lalu.

Trump mengaku ingin mencegah Jenderal Soleimani yang dia sebut sebagai ‘monster sakit’ dan ‘teroris nomor satu di dunia.

Pembunuhan Soleimani merupakan eskalasi dramatis dalam konflik tingkat rendah antara AS dan Iran dan yang konsekuensinya bisa sangat besar.

Soleimani mempelopori operasi Timur Tengah Iran sebagai kepala Pasukan Quds. Atas peristiwa tersebut Iran berjanji akan melakukan balas dendam berat pada mereka yang menyebabkan Soleimani tewas.

Jauh-jauh sebelumnya Trump juga menumbukan kontroversi (30/01/2018), Presiden Trump menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya dengan isu “Make America Great Again.”. Trump ingin mengembalikan kekuatan Amerika di dunia.

Pidato tersebut mengarah kepada negara yang dianggap sebagai jaringan teroris seperti Rusia, Cina dan Iran. Ketiga negara tersebut bahkan ditetapkan sebagai ancaman bagi Amerika. Karenanya Trump beranggapan Amerika perlu memperkuat sistem pertahanannya. Presiden Trump meminta dukungan kongres untuk peningkatan anggaran militernya.

Upaya membangun kembali kekuatan Amerika adalah wajar, tetapi menyebutkan sejumlah negara sebagai musuh adalah sikap provokatif dan menghidupkan kembali semangat “Perang Dingin.” Tentu saja sikap Presiden Trump ini bertolak belakang dengan semangat kerja sama dan perdamaian dunia yang sedang tumbuh.

Platform kebijakan luar negeri Amerika punya perhatian besar pada isu keamanan. Seperti diketahui, prioritas kebijakan luar negeri Presiden Trump terdiri dari tiga komponen yang meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) Kebijakan memerangi terorisme khususnya ISIS, (2) membangun kembali kekuatan militer, dan (3) melaksanakan diplomasi persahabatan.

Perang terhadap teroris merupakan bagian dari isu keamanan sehingga memperoleh porsi khusus dalam kebijakan luar negeri Presiden Trump(*).

Penulis : Siswanto

Review: Bobby Arista

Editor : Yasin mohammad