Oleh : Herdi Sahrasad, (Dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina)

Rasullulah SAW telah mengemukakan pada masanya (abad ke-7) bahwa utang itu membuat kita malu di siang hari dan membuat kita resah-gelisah-gundah di malam hari. 

Di tengah pandemic Corona yang tak kunjung reda ini, utang  pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY)  sekitar Rp2000 trilyun dan dilanjutkan oleh Jokowi, yang kini angka utang itu sudah  sangat besar mencapai lebih Rp6000 trulyun dan RI masuk ke dalam perangkap utang (debt trap) yang membebani rakyat.  Semua itu bertentangan dengan Trisakti Bung Karno yakni berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

NKRI di bawah SBY dan Jokowi masuk ke dalam ketergantungan kronis dan berkelanjutan pada asing. Posisi utang pemerintah Indonesia hingga hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun. Angka ini naik Rp 1.296,56 triliun dalam setahun.Utang pemerintah Jokowi terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru atau per akhir Januari 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.233,14 triliun.

Dalam globalisme, beban utang RI yang menggunung itu menandakan RI di bawah Jokowi tidak berdaulat ke luar dan ke dalam (negeri). Tanpa kedaulatan politik dan ekonomi, negeri kita makin tergantung dan lemah serta murung.

Salah siapa? Salah kolektif kabinet Jokowi dan SBY sebagai pemegang kepemimpinan nasional. Tapi sangat mungkin mereka tidak mau dikoreksi atau dikritik? Di bawah Orde Baru, kekuasaan Jawa  itu pada dasarnya emoh kritik yang tajam dan substantif, malah doyan memenjarakan lawan-lawan politik dan oposisinya. Itulah kekuasaan Jawa lama yang otoriter, yang kini tumbuh kembali di era Jokowi dengan penangkapan sosok-sosok oposisi di sana sini. 

Para analis dan media menyingkapkan bahwa Ketika Presiden SBY berkuasa, Megawati Soekarnoputri mengecam  SBY yang mabuk utang, dan kini, aneh, Jokowi mabuk utang lebih banyak lagi. 

Dulu Megawati sebut Pemerintah SBY mabuk Utang, Sekarang utangnya  super mabuk ‘’Kuadrat”.Tragis, mengerikan sudah bagi kaum yang mengerti ekonomi Indonesia.

”Mbak Mega (Ketum PDI-Perjuangan), ini utang sudah ugal-galan, sudah masuk perangkap utang (debt trap) – bertentangan dgn Trisakti dan prinsip kemandirian yang diajarkan Bung Karno !,” kata Mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) dalam cuitan twiternya kepada Mantan Presiden Megawati Soekanoputri. 

Padahal, kata RR,  banyak cara-cara alrenatif untuk mengurangi utang dan kalau tidak mau dan tidak mampu, harus ada cara lain.

ROMBAK KABINET

Sebagai akademisi dan inteligensia pergerakan, saya sering meminta Presiden Joko Widodo tidak ragu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet  yang kredibel pada enam bulan pertama pemerintahannya, jika para menterinya belum menunjukkan kinerja yang baik.

“Beri waktu enam bulan bagi menteri, kalau masih memiliki rapor merah maka Jokowi harus berani melakukan reshuffle. Karena kalau tidak Jokowi yang akan di-reshuffle rakyat,” kata saya dalam diskusi bertema Pemerintahan Jokowi: Masalah dan Tantangannya yang diselenggarakan Pokja Petisi 50 di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Kita melihat sejauh ini para menteri Jokowi yang bekerja di bidang perekonomian tidak kredibel. Tim ekonomi kabinet Jokowi dipandang sering memberikan pernyataan berbenturan dan tumpang tindih yang bisa memberikan sinyal negatif kepada pasar.

Contohnya dengan menaikkan harga BBM dan tariff  listrik, akhirnya Jokowi terperangkap dalam neoliberalisme. Kantong-kantong wilayah pendukung Jokowi kecewa namun tidak berdaya

Saya mencatat bahwa pada 2014-2019 kenaikan BBM dan gas memang menambah uang negara, namun faktanya tidak mampu menguatkan rupiah.

Waktu itu utang swasta sekitar Rp1.300 triliun dan utang negara lebih dari Rp2.000 triliun, itu sangat menekan rupiah, karena utangnya dalam bentuk dollar. Saya minta  Jokowi membuat tim ekuin yang harus mampu mengatasi beban utang luar negeri baik utang negara maupun swasta. Mengingat, 10 tahun era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gemar berhutang menyisakan utang luar negeri sebesar Rp 1.676 triliun per November 2014. Posisi terakhir utang luar negeri era pemerintahan Jokowi per Januari 2015 sebesar Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar Rp 31,6 triliun.

Harus digarisbawahi bahwa, sejak jatuhnya rezim Soeharto hanya rezim almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang bisa secara signifikan mengurangi utang negara. Sedangkan rezim Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) selama 10 tahun pemerintahannya dinilai menambah utang negara semakin banyak.

Saya juga pernah  ingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan sampai keliru dalam menyusun tim ekonomi untuk menjamin peingkatan perekonomian nasional yang terus terpuruk belakangan ini.

Dan kalau kinerja cabinet buruk, maka Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet dengan menempatkan the dream team. Yakni para menteri perekonomian yang kredibel dan profesional, serta bukan figur kontroversial. Kabinet professional (zaken kabinet) adalah kunci bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang tidak tangguh ekonominya.

Harusnya Tim ekuin kabinet Jokowi jangan diisi sosok kontroversial yang pernah terlibat kasus KKN seperti Centurygate, TPPI, BLBI, kasus pajak, Bansos dan korupsi semacamnya. Sebab akan memicu kegaduhan politik yang bakal menggerus kepercayaan publik dan pasar.

Kabinet Politik ala Jokowi menghadapi pandemic Corona dan oligarki politik dan capital yang membelenggu. Bahkan koalisi partai  politik lima tahun ini tahu betul tentang kelemahan presiden, sehingga kemudian menyandera dengan kepentingan ekonomi-politiknya.

Sebenarnya, kata ahli filsafat politik Rocky Gerung, masalah ini  ibaratnya orang yang berebut kue ekonomi yang sudah tinggal sedikit, karena sudah tidak ada lagi kue besar yang mau dibagi-bagi leh para pemangku kepentingan bercokol tadi. Semua departemen sudah dibagi habis, sehingga caranya tinggal membubarkan kementerian agar bisa diganti nomenklaturnya. Dan hari-hari ini, isu penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyisakan satu tanda yang besar. Khususnya tentang pengakuan Menristek/KaBRIN Bambang Brodjonegoro yang kecewa karena Peraturan Presiden (Perpres) BRIN tidak pernah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Demikianlah, Ramadan yang bernilai dan bermakna spiritual setara 1000 bulan, penuh nuansa dan atmosfer spiritual, di Indonesia kini bertemu dengan suasana kebatinan civil society  yang resah tentang krisis ekonomi, perombakan kabinet dan beban utang yang menggunung di tengah ekonomi  rakyat yang murung.

Oleh sebab itu, Kita harus berdoa dan bekerja  smart agar pandemic corona dan krisis ekonomi itu bisa diatasi, dengan semangat perubahan dan pembaharuan yang dulu diserukan oleh Prof Nurcholish Madjid dan KH Abdurrahman Wahid bahwa masyarakat madani harus berbuat dan berusaha  ‘’memecahkan masalah bangsa dan negara’’  di arena Negara modern  dan  di era globalisasi ini, sebagai ibadah di dunia untuk mencapai  maslahat, kemuliaan dan keabadian di akhirat nanti. 

Wallahualambissawab.