Ketua HMI Badko Sulawesi Selatan dan Barat Samsuryadi menyayangkan pembekuan delapan lembaga mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Pangkep. Menurutnya, pembekuan ini bentuk kegagalan kampus dalam mengembangkan asetnya.

“Ini berita duka di Politani Pangkep, birokrasi kampus gagal kembangkan aset kampus,” kata Samsuryadi di Pangkep, Rabu(29/05/2019).

Samsuryadi menambahkan, seharusnya birokrasi kampus memenuhi hak-hak mahasiswa, bukan malah menjadikan lembaga mahasiswa ilegal.

“Mahasiswa hari ini harus terpenuhi padat karyanya, dan hal itu bisa dilalukan melalui lembaga-lembaga mahasiswa di kampus,” tambah Samsuryadi.

Samsuryadi berharap pihak Politani mencabut kembali surat edarannya dan melegalkan kembali lembaga-lembaga yang sebelumnya dibekukan.

“Ini bisa berpotensi melahirkan gejolak di kampus, apalagi lembaga yang dibekukan tidak sedikit yang pernah mengangkat nama baik Politani Pangkep lewat prestasinya,” ucap Samsuryadi.

Sebelumnya Politani Pangkep membekekukan delapan lembaga mahasiswa karena menolak kebijakan kampus.

Delapan lembaga itu adalah Kedelapan Himpunan Mahasiswa Agribisnis Perikanan (HIMAGRI), Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman Perkebunan (HMBTP), Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan dan Perikanan (HIMATKP).

Kemudian Himpunan Mahasiswa Budidaya Perikanan (HIMADIKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Budaya (USB), Unit Kegiatan Penerbitan dan Siaran Kampus (UKM PERSKA), Unit Kegiatan Mahasiswa Persataun Olahraga (UKM POR) dan Unit Kegiatan Mahasiswa karate-do (UKM KARATE-DO).

Selain membekukan lembaga-lembaga tersebut, pihak kampus dikabarkan akan menutup sekrerariat lembaga-lembaga tersebut.