Kualitas udara di Kota Palangkaraya masuk dalam kategori tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala UPT Laboratorium, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya, Bowo Budiarso.

“Dari kelima parameter kualitas udara yang ada, nilai partikulat meter (PM) 10 masuk angka 130 yang artinya kondisi udara masuk kategori tidak sehat,” kata Bowo yang dikutip dari Antara, Jumat (06/09/2019).

Sedangkan untuk keempat parameter kualitas udara lainnya yang meliputi sulfur dioksida (SO2), karbon dioksida (CO2), ozone (O3) dan nitrogen oksida (No2) masih masuk kategori sehat.

“Namun karena dari lima indikator itu terdapat satu saja yang angkanya di atas ambang batas sehat, maka status udara yang diberlakukan yang melebihi batas itu. Syarat udara sehat kelima indikator harus masuk standar nilai,” katanya.

Bowo mengatakan buruknya kualitas udara di Palangkaraya ini akibat kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah setempat. Kabut ini diakibatkan oleh maraknya kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini ditambah tidak turunya hujan selama dua pekan lebih. Akibatnya kabut asap kembali menyelimuti Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Untuk itu masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan jika pun terpaksa harus selalu menggunakan masker.

Selain itu, masyarakat juga diminta turut terlibat aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan terutama di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Di sisi lain, pemerintah Kota Palangkaraya telah mengalokasikan dana Rp2,3 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan hingga periode 28 Agustus 2019.

“Dari total anggaran Rp2,7 miliar, hingga periode 28 Agustus Pemerintah Kota Palangkaraya telah menggunakan dana sekitar Rp2,3 miliar untuk penanganan karhutla,” kata Plt BPBD Kota Palangkaraya, Supriyanto,.

Penggunaan anggaran senilai Rp2,3 miliar itu diantaranya untuk pembentukan tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan termasuk tahapan penanggulangan kebakaran lahan.

Anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masuk dalam pos belanja tidak terduga (BTT). (*)