Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pilkada serentak 2020.
Langkah-langkah strategis tersebut berkaitan dengan kesehatan dan keamanan panitia dan pemilih di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog virtual yang diselenggarakan oleh Klik TV dengan tema “Strategi Pengawasan Pemilukada di Tengah Pandemi Covid-19”, Sabtu (25/04/2020) malam.

Hadir sebagai narasumber adalah anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Afrizal, S.Pd.I, MH.

Afrizal menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah merubah rencana awal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Diawali dengan penundaan tahapan pilkada, yang meliputi pelantikan PPS, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, rekrutmen PPDP, dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, hingga akhirnya penundaan Pilkada sampai 9 Desember 2020.

Masalahnya adalah, dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada tidak dikenal adanya istilah penundaan.

“Yang dikenal istilah UU itu adalah lanjutan atau Pilkada susulan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa daerah , jadi tidak secara nasional ditunda,” kata Afrizal.

Oleh karena itu, menurut Afrizal, pemerintah perlu sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada.

Selain merubah jadwal pelaksanaan Pilkada, Covid-19 juga merubah pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Afrizal menyampaikan setidaknya ada empat langkah yang akan ditempuh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pilkada serentak nanti.

Pertama adalah Bawaslu akan menerapkan standar pencegahan ganda. Yaitu, selain melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 untuk jajaran penyelenggara Pilkada, Bawaslu juga harus memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mecegah dugaan pelanggaran, mencegah terjadinya sengketa, mencegah terhadap pelanggaran lainnya, mencegah terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur, baik ASN, TNI dan Polri,” terang Afrizal.

Yang kedua, lanjut Afrizal, adalah meminta kepada KPU menyiapkan protokol kesehatan di TPS, baik untuk petugas maupun pemilih.

“Misalnya tetap menggunakan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak,” tambahnya.

Ketiga, Bawaslu akan menyiapkan SOP tambahan di luar SOP yang sudah ada. SOP itu berkaitan dengan teknis dan standar-standar dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada yang sesuai dengan protocol kesehatan.

Keempat adalah peningkatan penggunaan IT atau teknologi informasi. “Baik dalam komunikasi maupun penangan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa,” kata Afrizal.

Afrizal berharap tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Kita semua fokus, kita semua solid, bergerak bersama-sama, membangun solidaritas kebangsaan dalam melawan Covid-19,” tutup Afrizal.