Profil Juliari Batubara, Mantan Menteri Sosial yang Divonis 12 Tahun Penjara Kasus Korupsi Bansos Covid-19

  • Share
Juliari Peter Batubara. Foto: Wikipedia

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada Senin (23/08/2021).

Juliari dianggap terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar.

Selain menjatuhkan hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun.

“Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” kata ketua majelis hakim Muhammad Damis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/08/2021).

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Profil Juliari

Juliari lahir di Jakarta pada 22 Juli 1972. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat.

Namanya melambung setelah diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sebelum menjadi Menteri Sosial, Juliari pernah menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I.

Juliari berada dalam Komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Di partai berlogo banteng itu, Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum periode 2019-2024.

Selain sebagai politisi, Juliari adalah seorang pengusaha. Ia sempat menjadi petinggi beberapa perusahaan, yakni PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri.

Ia juga sempat tercatat menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) pada 2007-2014.

Korupsi Bansos

Juliari membuat geger masyarakat Indonesia setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Desember 2021.

Juliari diduga menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.

Ia juga memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bansos Covid-19 Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso memungut fee Rp10 ribu ke penyedia bansos.

Dalam persidangan, Juliari terungkap menerima fee Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke terkait PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.

Kemudian Juliari mendapat fee Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja terkait penunjukkan  PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos.

Selanjutnya Juliar menerima fee yang totalnya mencapai Rp29,25 miliar dari beberapa penyedia barang dalam pengadaan paket bansos Covid-19. Seluruh fee tersebut diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko.

Minta Dibebaskan

Juliari meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan dirinya dalam kasus korupsi bansos Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (09/08/2021).

Dalam pledoinya itu, Juliari mengaku menyesal telah menyusahkan banyak orang akibat dari korupsi yang ia lakukan.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat dari perkara ini. Oleh karena itu, permohonan saya, Istri saya dan kedua anak saya serta keluarga besar saya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan,” kata Juliari saat itu.

Juliari mengatakan bahwa ia dan keluarga mengalami penderitaan akibat hujatan dan kebencian dari apa yang telah ia lakukan.

Selain minta dibebaskan, Juliari juga meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Presiden Jokowi.

  • Share