Kliksaja.co – Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan musisi Ahmad Dhani. Salah satunya adalah aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet.

Namun ibu kandung artis Atiqah Hasiholan ini menegaskan tidak akan memenuhi panggilan tersebut. Ratna beralasan surat panggilan polisi kepadanya tidak jelas.

“Tersangkanya tidak jelas ya, aku lihat ada nafsu besar ingin tersangkakan orang atau apa aku enggak tahu, tapi itu berantakan. Saya tidak mau dipanggil dengan cara begini,” ujar Ratna Sarumpaet saat dihubungi wartawan, Kamis (24/11/2016).

Tidak hanya itu, Ratna menyebut kasus yang menimpa Ahmad Dhani ini juga tidak jelas karena korbannya sendiri dan dalam hal ini adalah Presiden Jokowi tidak pernah melaporkan ke polisi.

“Dulu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dia datang sendiri. Jadi masih ngawurlah namanya juga mengalihkan isu,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah pihak terkait kasus ini. Di antaranya adalah Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, juru bicara FPI Munarman, mantan Ketua MPR Amien Rais.

Tidak hanya itu, ada pula nama pengacara Eggi Sudjana, aktivis Ratna Sarumpaet, serta Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jameela.

kedelapan orang itu akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis, 24 November 2016.
Penyidik juga akan memeriksa saksi ahli terkait kasus tersebut.

Seluruh saksi tadi akan dimintai keterangan soal pelaporan dari Riano selaku Ketua Umum LRJ yang melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan Pasal 207 KUHP di Polda Metro Jaya.

Calon Wakil Walikota Bekasi ini dilaporkan menyusul orasinya pada demo 4 November lalu yang dinilai telah melakukan penghinaan terhadap penguasa.

“Jadi pasalnya 207 KUHP penghinaan terhadap suatu penguasa. Penguasa di sini sifatnya umum sih ya, mulai dari lurah sampai presiden ya penguasa,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono.

Awi menambahkan, Pasal 207 KUHP ini bukan termasuk delik aduan. Dengan demikian, dapat dilaporkan oleh siapa pun, meski bukan orangnya sendiri yang melapor, dalam hal ini Jokowi.

“Bukan delik aduan, ini umum ya. Karena kalau dibilang presiden itu sudah dianulir sama MK, makanya untuk delik umum ini penggantinya,” pungkas Awi.

Pasal 207 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.